Dalam rangka mempercepat Reformasi Birokrasi, Departemen Keuangan (Depkeu) memberikan pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)bagi setiap Satuan Kerja (Satker)di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali Satker tempat saya bekerja yakni PA Wonosari mendelegasikan saya untuk ikut pelatihan itu. Maka selama 21 hari, 12 Juni- 2 Juli 2008, saya berada di Semarang bersama 80 peserta lainya dari angkatan III.
Sebagai lembaga yang memimpin Reformasi Birokrasi, Depkeu seolah punya tanggungjawab moral terhadap lembaga dan kementrian lainnya. Peran Depkeu sangat diharapkan mampu menyebarkan virus reformasi. Secara tidak langsung para pengelola keuangan di setiap satker bisa dikatakan adalah wakil depkeu yang notabene nya adalah pengelola keuangan negara. Maka mau tidak mau dalam rangka reformasi itu depkeu punya tanggungjawab pada setiap kemampuan SDM para pengelola keuangan di tiap satker.
Belum lagi opini disclaimer (tidak memberikan pendapat)atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP)semenjak 2004-2007 oleh BPK, salah satu sebabnya adalah karena lemahnya kemampuan pengelola keuangan di tiap satker dalam memberikan laporan tahunannya. Untuk itulah para pengelola di tiap satker di beri pelatihan seperti akuntansi, pemanfaatan aplikasi teknologi keuangan, Inventarisasi aset negara, dan tentunya kinerja yang baik.
Apabila hasil pelatihan ini menjadikan para pengelola keuangan mampu mengelola keuangan dengan benar, diharapkan tahun-tahun berikutnya BPK memeberikan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya setiap rupiah dari anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana rencana dan pelaksanaanya.
Sebagai lembaga yang memimpin Reformasi Birokrasi, Depkeu seolah punya tanggungjawab moral terhadap lembaga dan kementrian lainnya. Peran Depkeu sangat diharapkan mampu menyebarkan virus reformasi. Secara tidak langsung para pengelola keuangan di setiap satker bisa dikatakan adalah wakil depkeu yang notabene nya adalah pengelola keuangan negara. Maka mau tidak mau dalam rangka reformasi itu depkeu punya tanggungjawab pada setiap kemampuan SDM para pengelola keuangan di tiap satker.
Belum lagi opini disclaimer (tidak memberikan pendapat)atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP)semenjak 2004-2007 oleh BPK, salah satu sebabnya adalah karena lemahnya kemampuan pengelola keuangan di tiap satker dalam memberikan laporan tahunannya. Untuk itulah para pengelola di tiap satker di beri pelatihan seperti akuntansi, pemanfaatan aplikasi teknologi keuangan, Inventarisasi aset negara, dan tentunya kinerja yang baik.
Apabila hasil pelatihan ini menjadikan para pengelola keuangan mampu mengelola keuangan dengan benar, diharapkan tahun-tahun berikutnya BPK memeberikan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya setiap rupiah dari anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana rencana dan pelaksanaanya.
satu hati satu visi mas fajar. hidup kelas A. nugroho
ReplyDelete